Posted by: YaBISA | February 18, 2010

Pemberdayaan Lewat Lembaga Keuangan Mikro: Apa Kesulitannya?


Oleh: Ola Rongan Wilhelmus

Pak Wilhem Yayasan Bangun Insan SwadayaPara praktisi Lembaga Keuangan Mikro Indonesia cenderung bersikap skeptis ketika berhadapan dengan pertanyaan mengenai besarnya dana yang dialokasikan untuk usaha mikro dan kecil. Hal ini disebabkan tidak ada keberpihakan serius dan visi yang jelas mengenai kredit dan usaha kecil dan mikro. Demikian menurut Faisal Basri, Ekonom UI. Pertanyaannya ialah sejauh mana seriusnya keberpihakan pemerintah maupun LMS kepada Lembaga Keuangan dan Usaha Mikro selama ini? Bila terdapat kesulitan mengelola dan mengembangkan lembaga keuangan dan usaha mikro maka bagaimana menyikapinya?

Tahun Keuangan Mikro

November 2004 Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mencanangan tahun 2005 sebagai “Tahun Keuangan Mikro”. Pencanangan ini  didorong oleh keprihatinan dunia terhadap persoalan serius menyangkut kemiskinan yang terus melanda dunia. Diperkirakan 1,2 miliar penduduk dunia tergolong miskin saat ini.

Di Indonesia, data statistik Indonesia (2009) menunjukan bahwa 39.05  juta (17.5 %) dari total penduduk Indonesia hidup dibawa standar garis kemiskinan. Perhitungan ini dibuat dengan berpatok pada  standar hidup setiap orang Rp 153.847/bulan atau Rp 5128/ hari/orang. Sementara itu kalau menggunakan standar hidup US$ 2 / hari/orang,  maka total penduduk kita yang hidup dibawa garis kemiskinan mecapai 53 % atau 110  juta orang.

Deklarasi tahun keuangan mikro oleh PBB itu dilihat sebagai bentuk konkrit dukungan terhadap kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu butir dari MDGS itu ialah mengurangi separuh dari jumlah angka kemiskinan dunia tahun 2015.

Mewujudkan tekad itu, PBB kemudian mendorong supaya dikembangkan projek Keuangan Mikro Berkelanjutan (Sustainable Micro-Financing). Proyek ini dilihat sebagai sebuah strategi pengentasan kemiskinan dunia.

Lembaga Keuangan Mikro Indonesia

Sadar akan persoalan kemiskinan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan tahun 2005 sebagai “Tahun Keuangan Mikro Indonesia” (TKMI).

Keuangan mikro pada dasarnya dilihat sebagai instrumen pembangunan yang efektif untuk  penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tetapi juga merupakan bisnis yang menjanjikan. Keuangan mikro ini biasanya diberikan kepada pengusaha kecil untuk usaha mikro dan kecil  yang bernilai ekonomis dalam jangka waktu pendek. Karena itu pencanangan tahun keuangan mikro Indonesia diatas kemudian diikuti dengan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Setelah program keuangan dan usaha mikro itu berjalan sekian tahun, maka wajar kalau kita bertanya sejauh mana praktek pelayanan keuangan dan usaha mikro itu dijalankan dalam rangka pemutusan rantai kemiskinan di Indonesia?

Pendapat umum mengatakan bahwa keberpihakan terhadap Lembaga Keuangan dan Usaha Mikro dan Kecil masih lebih terbatas pada wacana. Sektor usaha ini belum dilihat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Muchtar Abas Eksekutif Yayasan Mitra Usaha misalnya menilai bahwa keberpihakan pemerintah dan banyak LMS terhadap pengembangan keuangan dan usaha  mikro masih lebih terbatas pada kertas.

Bambang Ismawan, Ketua Yayasan Bina Swadaya berpendapat bahwa keberpihakan pada Lembaga Keuangan Mikro sejauh ini masih sebatas serimonial, koran dan televisi. Kalangan LKM hampir tidak pernah diajak duduk bersama membicarakan dan membahas arah pengembangan keuangan mikro Indonesia.

Belum Memuaskan

Komentar para praktisi di atas memberi isyarat bahwa upaya pengembangan Lembaga Keuangan dan Usaha Mikro sampai saat ini belum melahirkan hasil yang memuaskan. Karena itu tidak heran kalau kalangan LKM cenderung skeptis terutama bila berhadapan dengan pertanyaan seputar besarnya dana untuk usaha kecil. Kesulitan mengelolah dan memajukan LKM ini berakar pada sejumlah faktor.

Pertama, tidak ada keberpihakan serius dan visi yang terang tentang kredit, usaha mikro dan kecil. Kekaburan visi ini berdampak negatif terhadap koordinasi dan manajemen pengembangan lembaga keuangan dan usaha mikro.

Kedua, terjadinya penyamarataan perlakuan usaha kecil dengan jenis dan ukuran usaha lainnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha pisang sale yang menitipkan pisangnya ke sebuah jaringan hypermarket internasional diharuskan membayar listing fee sebesar Rp 1,5 juta per produk per toko. Perlakuan ini dinilai Faisal Basri sangat serupa dengan yang diberlakukan bagi pengusaha besar. Pada hal modal pengusaha pisang itu hanya Rp 20 juta.

Ketiga, tidak ada koordinasi yang baik antara para instansi yang mengatur keuangan dan usaha mikro. Usaha mikro yang melibatkan banyak instansi seperti Bank Indonesia, Kantor Menteri Negara BUMN, serta Kantor Menteri Negara Koperasi dan UMKM terkesan berjalan sendiri-sendiri. Terhadap kenyataan ini, Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa pembinaan kegiatan usaha dan keuangan mikro diibaratkan sebagai  pentas orkestra. Tidak jelas siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin dalam pembinaan.

Keempat, kegiatan yang paling dibutuhkan para pengusaha mikro adalah akses kredit. Tetapi pemberian subsidi ditengah maraknya budaya politik yang korup justru lebih banyak dimanfaatkan  para penguasa dan mereka yang berpengaruh untuk memperkaya diri dan keluarga.

Kelima, saat ini terjadi perubahan dalam pendekatan perkreditan. Yaitu pendekatan penawaran kredit (supply leading approach) kepada pendekatan berdasarkan permintaan (Market demanding approach). Pendekatan penawaran memaknai kredit sebagai subsidi atau bantuan sosial dan ekonomi semata-mata. Pendekatan ini perlahan tergeser oleh pendekatan baru yang menekankan aspek permintaan pasar. Pendekatan terakhir ini mengandung arti bahwa kredit diberikan dengan pendekatan komersial penuh.

Keenam, lemahnya kesadaran  dan pengetahuan  para penerima bantuan keuangan mikro tentang peluang untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan instrumen  keuangan mikro. Selain itu keterampilan mereka untuk mengelola keuangan juga sangat rendah.

Menyikapi Persoalan

Ketidakseriusan keberpihakan terhadap Lembaga Keuangan dan Usaha Mikro membawa kesulitan dalam merumuskan visi yang jelas tentang kredit dan usaha mikro. Maraknya korupsi serta perubahan dalam paradigma perkreditan membawa persoalan tersendiri.

Merespons persoalan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam mengelolah Lembaga Keuangan dan Usaha Mikro dengan visi yang jelas. Hal ini akan berdampak positip dan langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kecil.

Perlu disusun undang-undang tersendiri yang mengatur mekanisme dan kebijaksanaan keuangan dan usaha mikro. Hal ini akan memberi perlindungan terhadap hak hidup, usaha serta rasa keadilan masyarakat kecil. Amanat konstitusi mengatakan bahwa yang lemah dan miskin, termasuk rakyat kecil yang mengelola usaha mikro dan kecil wajib mendapat perlindungan.

Upaya pemberantasan korupsi perlu terus digalakan mengingat  korupsi itu tidak lain dari pada tindakan perampasan atas hak hidup dan kesejahteraan orang lain. Sementra itu pendekatan perkreditan yang berorientasi pada permintaan pasar bisa diterima tetapi tetap diberi dimensi sosial sehingga berdampak positip terhadap kesejahteraan bersama.

Diperlukan usaha melakukan pendampingan serius terhadap penerima kredit mikro. Pendapingan ini mencakup usaha peningkatan keterapilan mengelola keuangan, dan membangun kesadaran  serta pengetahuan tentang peluang untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan bantuan keuangan mikro (***).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: