Posted by: YaBISA | April 22, 2010

Bank NTT Agen Pembangunan Masyarakat?


Pak Wilhem Yayasan Bangun Insan Swadaya

Oleh:  Dr. Ola Rongan Wilhelmus

Dosen Universitas Widya Mandala,  peneliti dan pengendali yayasan Bangun  Insan Swadaya di Madiun

DALAM  era kapitalisme uang (neoliberalisme-pasar bebas) saat ini, persoalan paling penting bagi kita bukannya kehadiran sebuah bank di Nusa Tenggara Timur dengan nama Bank NTT. Persoalan paling penting adalah kehadiran bank yang terus mendefinisikan dirinya sebagai agen pelayanan dan pembangunan masyarakat lokal.

Pertanyaannya,  apakah Bank NTT secara operasional sungguh – sungguh mendefinisikan dirinya sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat NTT? Bukankah kehadirannya di NTT tidak sekadar mencari keuntungan bagi pemilik modal, pengelola bank dan sejumlah kecil elite politik lokal dan nasional?

Membangun Citra Kerakyatan

Memang luar biasa! Bank NTT terus berusaha mendefinisikan jati dirinya sebagai agen pelayanan dan pembangunan masyarakat lokal. Demikian kesan semantara  yang ditangkap. Kesan ini terbesit kuat saat mengetahui bahwa bank ini akan segera membangun enam unit bangunan baru pada enam kabupaten di NTT dengan biaya sebesar Rp 24 miliar.

Pencitraan diri sebagai agen pembangunan, rasanya semakin mantap menyusul rencana bank ini membuka dua kantor cabang pembantu di Kecamatan Detusoko dan Nangapanda, Kabupaten Ende tahun ini (Pos Kupang 6/1/2009).

Alasan mendirikan kantor cabang ini pun dikemas secara sangat elegan. Yaitu demi ‘pelayanan masyarakat lokal’ sesuai dengan moto Bank NTT itu sendiri.
Alasan itu memberi nuansa bahwa Bank NTT tidak sama sekali berorientasi pada profit atau kepentingan pribadi, melainkan pelayanan total masyarakat NTT.  Sempurnalah sudah!

Kendati demikian, rakyat NTT punya pertanyaan penting yang perlu diangkat. Apakah Bank NTT yang begitu bersemangat membuka cabang-cabangnya sampai di pelosok desa itu memiliki semangat yang sama dalam menyalurkan sebagian besar uangnya kepada rakayat kecil dan miskin demi pengembangan sosial dan ekonomi yang produktif?

Kapitalisme Uang dan Wacana Hampa

Dunia kapitalisme uang semakin menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial, politik dan terlebih ekonomi Indonesia saat ini.  Tentang hal ini Dr. Mubyarto (2004) mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis-liberal/pasar bebas sudah dijadikan pegangan pokok pemerintah pusat/daerah yang diterapkan di mana-mana di seluruh Indonesia.

Dalam arus kapitalisme ini, bank apa yang tidak mau menggunakan slogan-slogan seperti ‘pelayan masyarakat’ atau ‘agen pembangunan masyarakat’ dalam kegiatan marketingnya?

Kenyataan yang terjadi, kebanyakan slogan itu tidak lebih dari pada sebuah ‘wacana’ (statement/pernyataan) hampa yang dibuat demi kepentingan marketing meluluh. Wacana itu dibuat dengan tujuan membangun opini dan pengetahuan positif dan konstruktif khalayak (kecil) tentang bank sebagai agen pelayanan dan pembangunan masyarakat lokal.

Akan tetapi mengingat wacana itu lebih bermotifkan marketing tadi, maka wacana yang dibangun itu pun sering tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan isi dan prakteknya. Dengan kata lain, wacana yang dibuat tidak sejalan dengan isi dan tindakan!

Sebagai contoh. Bank NTT terus melakukan wacana tentang dirinya sebagai bank milik masyarakat NTT. Konsekuensinya, bank harus siap bermitra dengan, melayani dan menjadi agen pembangunan masyarakat lokal. Ia mengutamakan kepentingan, kemajuan dan potensi lokal.

Tetapi apa yang terjadi? Ketika hendak membangun enam gendung baru, Bank NTT bukannya mempercayakan kontraktor lokal menangani bangunan itu melainkan semuanya diberikan kepada kontraktor luar (PT Adhy Karya).

Alasannya karena kontraktor luar itu dipandang lebih mampu mengerjakan bangunan secara lebih bermutuh (walaupun dalam kenyataan tidak disiplin dan tidak bermutu).

Alasan itu dengan sendirinya mengisyaratkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi pemilik modal, pengelola keuangan, elite politik yang bermain di balik Bank NTT dan PT Adhy karya itulah yang dikedepankan. Dan bukannya penghargaan dan keberpihakan Bank NTT terhadap potensi lokal.  Pada titik ini Bank NTT sebetulnya turut menghancurkan potensi lokal.

Piere Bordieu (1988) mengatakan bahwa penghancuran potensi ekonomi dan politik lokal merupakan target para operator pasar bebas demi monopoli ekonomi, politik dan budaya  pasar bebas itu sendiri.

Melihat kenyataan ini, kita lalu bertanya: di manakah keberpihakan Bank NTT terhadap masyarakat, pengusaha dan potensi lokal? Akhirnya benar bahwa wacana yang dibangun Bank NTT tentang dirinya sebagai agen pembangunan ternyata menyimpang jauh dari praktek yang dilakukan.

Terhadap kenyataan ini, Dr. Mubyarto (2004) mengatakan bahwa bank sering mendefinisikan dirinya sebagai agen pembangunan. Tapi peranan bank sebagai kunci pemberdayaan sosial dan ekonomi rakyat sering dipertanyakan. Hal ini terjadi ketika masyarakat kecil harus menghadapi kenyataan pahit bahwa bank susah bermitra dengan  para pelaku ekonomi rakyat miskin.

Berpihak Kepada Siapa?

Kapitalisme uang (neoliberalisme/pasar bebas) saat ini selalu menggunakan bank sebagai salah satu ujung tombak operasinya. Sasarannya ialah memperoleh laba tinggi bagi pemilik modal, pengelola bank dan elite politik. Laba itu dapat diperoleh antara lain lewat bunga tinggi simpanan.

Dengan sasaran ini maka, ratusan miliar rupiah yang terkumpulkan tiap tahun oleh bank daerah seperti Bank NTT, misalnya, bisa ditransfer setiap detik untuk disimpan pada bank-bank besar di Jakarta demi bunga tinggi tabungan tadi. Akibatnya, uang yang dikumpulkan dari pengusaha dan masyarakat lokal itu akhirnya tersedot keluar daerah. Di sini terjadi proses penarikan uang secara besar-besaran dari desa ke kota dan dari daerah ke ibu kota.

Konsekuensi logisnya, masyarakat daerah tidak memiliki cukup uang untuk pembangunan dan kemajuan daerah. Kekayaan daerah ditarik ke kota demi kepentingan pemilik modal bersama para pendukungnya. Proses pemiskinan daerah terus terjadi dan bahkan menjadi-jadi.

Menanggapi realitas ini, David Harvey (2003) dalam kritiknya terhadap pasar bebas mengatakan bahwa pasar bebas membawa proses pemiskinan khalayak luas. Karena hakekat pasar bebas ialah menyerap, mengontrol dan mengakumulasi kekayaan masyarakat sedemikian rupa hingga masyarakat tidak lagi memiliki uang  dan sumber kehidupan.

Ketika tidak memiliki uang dan sumber kehidupan, masyarakat terpaksa harus bergantung, menyerahkan diri kepada dan menjadi pekerja pemilik modal. Kebebasan dan pilihan hidup masyarakat dirampas dan dikontrol secara mutlak. Manusia secara individu menjadi budak pemilik modal!


Kinerja Bank di  NTT

Tentunya segenap warga masyarakat NTT merindukan supaya kehadiran  bank di NTT dapat mempercepat laju pembangunan dan kemajuan daerah. Dan bukan mencuri kekayaan dan aset daerah.

Mewujudkan kerinduan ini maka, masyarakat lokal sendiri harus terus menyikapi secara ‘kolektif’ kehadiran dan kinerja kerja setiap bank yang beroperasi di NTT.
Hal ini dapat dilakukan dengan terus bertanya dan melakukan diskurs tentang: siapa yang lebih diuntungkan oleh bank yang beroperasi di NTT? Para pemilik modal, pengelolah bank, elit politik ataukah rakyat NTT?

Berapa banyak uang yang terkumpul setiap tahun dari pengusaha dan masyarakat lokal oleh bank-bank itu dikembalikan lagi kepada masyarakat lokal demi usaha produktif dan kemajuan daerah? *

TULISAN INI TELAH DIMUAT DALAM KOLOM OPINI POS KUPANG  19/1/2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: