Posted by: YaBISA | April 23, 2010

Mengapa NTT Tetap Termiskin?


Oleh : Dr. Ola Rongan Wilhelmus

———————————
Ola Rongan Wilhelmus, sarjana fillsafat pada STFK Ledalero, Maumere, meraih gelar master dalam ilmu sosiologi Universitas Filipina, Los Banos, Filipina (2002) dan PhD dalam ilmu perencanaan dan pembangunan masyarakat, Universitas Filipina Los Banos, 2008. Sekarang Dosen dan Staf Peneliti dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Madiun-Jawa Timur
————————————

DI tengah semaraknya pelaksanaan berbagai projek pemberdayaan masyarakat kecil dan pemberantasan kemiskinan di NTT saat ini, tetap saja orang bertanya sinis, kenapa ribuan proyek mahal, yang menelan ratusan miliar rupiah dari tahun ke tahun, tidak banyak mengubah (stagnan) kemiskinan masyarakat NTT?

Miskin Diolok-Olok

Malah kondisi kemiskinan NTT ‘diolok-olok’ dalam anekdot seperti Nasip Tak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, atau Negeri Tak Tentram. Anehnya, aneka label ini dicitrakan oleh orang NTT sendiri. Malu memang! Membaca dan mendengar anekdot ini, apalagi dengar dari mulut orang luar atau terseruak di koran-koran. Tapi sinisme kemiskinan itu bukan tanpa alasan juga. Karena di sana-sini bisa kita temukan dengan gampang banyak data yang memperkuatnya, maupun dengan menyaksikan sendiri tentang kondisi riil masyarakat NTT di desa-desa.
Bayangkan! Dari data Badan Pusat Statistik NTT (2006) mengungkapkan 718.640 (76,45 %) dari total 952.508 RT di NTT terggolong miskin. Kemudian, 30 % dari sekitar 4 juta total penduduk NTT, hidup jauh di bawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan per kapita sekitar Rp 3.500,00 per hari.
Apa yang diharapkan dari pendapatan serendah ini? Itu baru, bicara soal ‘kampung tengah’ (baca: makan minum). Belum lagi bicara tentang pendidikan, yang menjadi pilar kunci perubahan sosial. Pasti lebih kocak dan menyedihkan.
Lihat saja, data statistik pendidikan NTT (2007). Disebutkan bahwa ada 9,46% laki-laki dan 13.89% perempuan tidak pernah sekolah. Terdapat 31,98% pria dan 30,26% wanita tidak tamat SD dan cuma 2,68% laki-laki serta 1,56% perempuan tercatat menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi.
Ini baru data kemiskinan dan pendidikan. Belum diangkat masalah kekurangan gizi, busung lapar, pengangguran dan angka kematian bayi, yang menurut ratio perbandingan sekitar 72 jiwa bayi mati /1000 kelahiran. Inilah masalah kronis setiap tahun. Padahal, tak sedikit dana atas nama kemiskinan mengalir ke NTT.
Di manakah proyek IDT, Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal dan Khusus (P2DIK), Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri (PNPM); Program Ekonomi Rakyat Pesisir (PEM), Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), BLT, kalau situasinya masih seburuk ini?
Bahkan, sesuai rencana pemerintah Indonesia dan organisasi penyandang dana internasional seperti World Bank sebagai gerakan global pemberantasan kemiskinan dunia, semua proyek ini akan berlangsung meriah sampai tahun 2015 bahkan sebagai penjabaran riil visi Indonesia 2030.
Bukan cuma proyek pemerintah. Puluhan dan bahkan ratusan NGOs dan Organisasi Internasional juga, tidak kalah hebat menghabiskan ratusan miliar rupiah dari tahun ke tahun untuk berbagai proyek, dengan tujuan yang persis sama, yakni pemberdayaan ekonomi dan kesehatan ‘rakyat kecil’ NTT. Ironisnya, berbagai proyek mahal ini, tetap saja tidak banyak ‘menyulap’ keadaan di NTT. Kemiskinan tetap bercokol dan terus menjadi persoalan nomor satu di propinsi, yang dihuni mayoritas umat beragama Katolik dan Protestan ini.   Situasi ini, melahirkan pertanyaan, kenapa semua program dan proyek pembangunan selama ini, belum bisa mengubah kehidupan di NTT, dari citranya sebagai sebuah propinsi termiskin di nusantara. Apa yang tidak beres?

Reposisi Peran Masyarakat

Salah satu faktor penentu berhasilnya suatu projek atau program pembangunan ialah ‘reposisi peran’ masyarakat dari obyek ke subyek. Apa yang terjadi selama ini? Ketika bertanya tentang kemiskinan di NTT, yang diwawancarai adalah kaum elite (politikus, intelektual dan praktisi) dan bukan masyarakat lokal yang lapar, buta huruf dan sakit hampir mau mati di desa-desa terpencil.
Para elite ini memosisikan diri sebagai ‘orang tahu’ segalanya dan rakyat mesti ikuti program mereka. Maka, tak sulit diramalkan bahwa program pembangunan itu akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kucuran dana projek. Padahal, pembangunan sejatinya menjadi gerakan rakyat dari bawah dan berkontinunitas.
Kebanyakan projek pembangunan selama ini lebih merupakan projek di atas kertas yang ‘didrop dan diinstruksi’ dari Jakarta atau propinsi ke daerah-daerah untuk dilaksanakan oleh rakyat kecil di pedesaan yang punya bobot problem berbeda dari desa ke desa atau kota ke kota.
Di sini, Jakarta dan propinsi memosisikan diri sebagai elemen yang terlalu dominan dalam memikirkan, merencanakan, bahkan merasa diri paling mengerti persoalan dan kebutuhan masyarakat lokal dan bukannya masyarakat itu sendiri. Model pendekatan ini, jelas memosisikan rakyat kecil sebagai subornasi pembangunan.
Pendekatan pembangunan dengan dominasi kuat para elite ini biasanya selalu mengutamakan perencanaan program kerja yang rasionalisasi serta kalkulasi ekonomis. Tetapi kurang memperhitungkan nilai sosial dan budaya lokal serta keterlibatan masyarakat setempat sebagai kekuatan utama pembangunan.
Implikasinya, pembangunan tidak bisa menjadi suatu gerakan kolektif masyarakat lokal untuk mengubah hidup secara bersama. Lalu, langkah apa yang perlu difokuskan untuk menjiwai akseleratif pembangunan sekarang?

Menggandeng Potensi Lokal

Pierre Bordieu (1930-2002), seorang sosiolog Perancis, berpendapat bahwa agen-agen sosial dan pembangunan tidak boleh melakukan tindakan sosial berdasarkan privelese atau status intelektual dan takaran ekonomis semata-mata.
Sebaliknya, mereka perlu menumbuhkan perasaan yang dalam, serta membangun kepekaan yang tinggi terhadap keterbukaan, penerimaan dan keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses sosial dan pembangunan.
Bordieu yakin bahwa keberhasilan sebuah gerakan sosial dan pembangunan lebih banyak bergantung pada seberapa jauh dan luas menggandengi kekuatan nilai sosial-budaya masyarakat setempat dan, bukannya pada kekuatan intelektual dan takaran ekonomis yang selalu dimpor dan diinstruksi dari luar.
Pemikiran Bordieu ini memberi sebuah isyarat bahwa pola-pola pembangunan yang bersifat feodalistik (top down) dan departisipatif perlu dihindari. Sebaliknya, masyarakat itu sendiri perlu dididik dan dilibatkan terlebih dahulu dengan baik.
Jadi, pendekatan sosial-budaya setempat sangat penting. Agar mereka bisa melihat dan menyakini bahwa program sosial atau ekonomi yang nanti diturunkan sesuai dan berguna untuk menjawabi kehidupan riil mereka sendiri.
Tentu pendekatan budaya atau lokal belum cukup. Kondisi pendidikan perlu didongkrak melalui program pendidikan formal dan nonformal. Sebab, dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, masyarakat nantinya bisa lebih terbuka dan terlibat aktip dalam pembangunan. Seterusnya, pembangunan itu sendiri diharapkan bisa menjadi suatu gerakan kolektip-partisipatif.
Oleh karena itu, kalau kita enggan berubah menyiasati strategi projek pembangunan bersifat feodalistik, departisipatif, dan fokus pada kalkulasi nilai ekonomis tanpa memeluk erat nilai sosial dan budaya setempat, maka gemuruh pembangunan kita sekarang, seperti riuh rendah segerombolan anak-anak ‘bermain balon’ di pesta ulang tahun.
Balon ditiup udara, lalu mengembung, dan melayang-layang ke udara. Lalu, setiap anak mengklaim balonnya paling hebat. Padahal, cuma tinggal tunggu waktunya, balon itu pecah dan hilang tanpa jejak. Lalu, minta dibeliin balon baru! *

ARTIKEL INI TELAH DIMUAT DI KOLOM OPINI POS KUPANG 08/26/2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: